post-thumbnail{float:left;margin-right:20px}

BENDERA ACEH SIAP BERKIBAR 2016

DPRK Aceh Utara berharap seluruh kantor pemerintah di Aceh Utara sudah bisa mengibarkan Bendera Aceh pada 2016. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi D DPRK Aceh Utara Samsuddin JS.
Ia mengatakan, permintaan gabungan komisi di DPRK untuk mengalokasikan anggaran tiang bendera dan bendera Aceh kepada Bupati Aceh Utara, sangatlah layak.

PRANCIS DI BOOM ISIS

PRANCIS - Hanya berselang beberapa bulan dari insiden Charlie Hebdo, Perancis kembali diguncang rangkaian serangan teror yang menewaskan setidaknya 120 jiwa di Paris pada Jumat (13/11). Belum diketahui siapa Sehari setelahnya, Sabtu (14/11), ISIS mengunggah video berisi ancaman jika Perancis tetap melancarkan serangan terhadap kelompok militan tersebut, negara pimpinan Presiden Francois Holande itu tidak akan hidup tenang.

PRABOWO: DUA MANTAN PANGLIMA YG DULU SEMPAT BERSEBRANGAN, KINI BERSAUDARA

LHOUKSEUMAWE - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memberikan orasi politik di depan ratusan kader dan simpatisannya di Stadion Sepak Bola Tunas Bangsa, Lhokseumawe, Aceh, Rabu, 12 Maret 2013.Kunjungan Prabowo ke Aceh dalam rangka memeriahkan peringatan ulang tahun Partai Gerindra yang keenam.Prabowo didampingi Ketua 


PEMERINTAH ACEH DIDESAK SEGERA LAKUKAN REFERENDUM

BANDA ACEH - FORUM Interaksi Mahasiswa (FIMA) mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak menyetujui masa perpanjangan colling down terkait bendera. Mereka juga meminta Gubernur Zaini memikirkan langkah-langkah konkrit dan tegas menghadapi Pusat.
"Cukup sudah Aceh mengemis-ngemis dengan Pusat. Jika kita mengacu undang-undang yang mulai berlaku sejak Agustus 2006 itu, seharusnya aturan turunannya diselesaikan tak lama setelah undang-undang itu diberlakukan," kata Wakil Ketua Umum Forum Interaksi Mahasiswa (FIMA) Paya Bakong, Juliadi, Senin, 16 Juni 2014.


ACEH BISA GUGAT INDONESIA

Banda Aceh - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menolak undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas persoalan Aceh mulai dari RPP Migas, RPP Kewenangan, Keppres Pertanahan dan polemik Bendera dan Lambang Aceh serta substansi Qanun Wali Nanggroe.