Banda Aceh - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menolak
undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas persoalan
Aceh mulai dari RPP Migas, RPP Kewenangan, Keppres Pertanahan dan
polemik Bendera dan Lambang Aceh serta substansi Qanun Wali Nanggroe.
READ MORE...
Penolakan Gubernur lantaran, Pemerintah Pusat yang tak kunjung menggesahkan RPP dan Keppres turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Penolakan tersebut, mengundang manuver Kemendagri, sehingga Dirjend Otda Kemendagri Djoehermansyah Djohan beserta rombongan dijadwalkan ke Aceh besok, Senin, (16/6).
Wakil Ketua Komisi A DPR Aceh Nurzahri kepada AJNN, Minggu, (15/6) mengatakan, jika turunan itu tak kunjung diselesaikan, maka Pemerintahan Aceh dapat menggugat Pemerintah Pusat.
“Itukan strata hukumnya jelas, yakni undang-undang, kalau pusat tidak mengesahkan RPP menjadi PP, begitu juga dengan Keppres, berarti Pemerintah Pusat telah mengangkangi undang-undang itu,” jelasnya.
Nurzahri juga mengungkapkan, yang disahkan soal RPP dan Keppres harus draft yang telah disepakati sebelumnya. Sebelumnya kesepakatan antara Tim Pemerintah Aceh dan Tim Pemerintah Pusat yakni soal bagi hasil Migas yakni 70% untuk Aceh dan 30% untuk pusat dengan jarak eksploitasi di perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). “Namun yang itu sudah dirubah, kita tidak bisa menerimanya, pembahasan 120 kali malah menjadi mundur,” tuturnya.
Nurzahri yang digadang-gadang menjadi Ketua DPR Aceh itu menjelaskan, jika ada pertemuan oleh Dirjend Otda dan Pemerintahan Aceh, maka tanda tangan Presiden soal RPP dan Keppres harus ada. Tanda tangan itu menurutnya adalah modal untuk membahas soal Aceh lainnya seperti Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh begitu juga dengan Qanun Nomor 9 Tentang Wali Nanggroe.
Sebelumnya dia mengapresiasi sikap Gubernur Aceh yang menolak undangan Kemendagri menyangkut beberapa hal tadi yang hampir dua tahun dibahas tak kunjung selesai.
READ MORE...
Penolakan Gubernur lantaran, Pemerintah Pusat yang tak kunjung menggesahkan RPP dan Keppres turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Penolakan tersebut, mengundang manuver Kemendagri, sehingga Dirjend Otda Kemendagri Djoehermansyah Djohan beserta rombongan dijadwalkan ke Aceh besok, Senin, (16/6).
Wakil Ketua Komisi A DPR Aceh Nurzahri kepada AJNN, Minggu, (15/6) mengatakan, jika turunan itu tak kunjung diselesaikan, maka Pemerintahan Aceh dapat menggugat Pemerintah Pusat.
“Itukan strata hukumnya jelas, yakni undang-undang, kalau pusat tidak mengesahkan RPP menjadi PP, begitu juga dengan Keppres, berarti Pemerintah Pusat telah mengangkangi undang-undang itu,” jelasnya.
Nurzahri juga mengungkapkan, yang disahkan soal RPP dan Keppres harus draft yang telah disepakati sebelumnya. Sebelumnya kesepakatan antara Tim Pemerintah Aceh dan Tim Pemerintah Pusat yakni soal bagi hasil Migas yakni 70% untuk Aceh dan 30% untuk pusat dengan jarak eksploitasi di perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). “Namun yang itu sudah dirubah, kita tidak bisa menerimanya, pembahasan 120 kali malah menjadi mundur,” tuturnya.
Nurzahri yang digadang-gadang menjadi Ketua DPR Aceh itu menjelaskan, jika ada pertemuan oleh Dirjend Otda dan Pemerintahan Aceh, maka tanda tangan Presiden soal RPP dan Keppres harus ada. Tanda tangan itu menurutnya adalah modal untuk membahas soal Aceh lainnya seperti Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh begitu juga dengan Qanun Nomor 9 Tentang Wali Nanggroe.
Sebelumnya dia mengapresiasi sikap Gubernur Aceh yang menolak undangan Kemendagri menyangkut beberapa hal tadi yang hampir dua tahun dibahas tak kunjung selesai.